Kamis, 01 Desember 2016

FORMAT ADMNISTRASI GURU SEMESTER 2





  1. FORMAT KKM KI-3 KUR-2013.xlsx Downloads: 0, Size: 20 KB

  2. FORMAT KKM KI-4 KUR-2013.xlsx Downloads: 0, Size: 21 KB


  3. JURNAL PEMBELAJARAN K-13.doc Downloads: 0, Size: 49 KB

  4. JURNAL PEMBELAJARAN KTSP.doc Downloads: 0, Size: 40 KB

  5. KKM KTSP KLAS 1-6 SD MS. EXCEL.xls Downloads: 0, Size: 513 KB
     
     
    Program Penilaian dan Format RPP belum selesai

Kamis, 17 November 2016

RAPORT DAN BUKU INDUK KURIKULUM 2013

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk memeroleh data dan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian juga digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran.
Dalam pelaksanaanya, kegiatan penilaian proses (formatif) dan hasil belajar (sumatif) berdasarkan Kurikulum 2013 pada tingkat SD sebagian pendidik (guru) merasakan penilaian sebagai beban terutama dalam hal melakukan teknik dan prosedur, pengolahan dan pelaporan hasil penilaian. Pendidik mengharapkan penilaian hasil belajar dalam Kurikulum 2013 sederhana dan mudah dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pendidik agar penilaian lebih bermakna dan implementatif dalam merencanakan, melaksanakan, mengolah, melaporkan hasil penilaian, adalah sebagai berikut.

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
2. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
3. Sistem penilaian direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian, sehingga hasil penilaian dapat digunakan untuk:
    a. Mengetahui pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
    b. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
    c. Memperbaiki proses pembelajaran.
4. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, berupa perbaikan proses pembelajaran, program remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensi di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan.
5. Sistem penilaian terpadu dimana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran sehingga harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan observasi lapangan, maka dalam penilaian harus ditekankan pada proses, dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, produk, dan penugasan lainnya.


Bagi sekolah pelaksana Kurikulum 2013 yang membutuhhkan silakan download di bawah ini !


http://www.mediafire.com/file/m6cz73zd772m3xv/BUKU_INDUK_DAN_RAPORT__PONOROGO_K-13_REV_16_NOP._2016.zip

Kamis, 03 November 2016

PENYUSUNAN SKP DAN PKG GURU 2016

  
Penilaian Prestasi Kerja PNS guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja guru dan/atau guru yang diberi tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Guru yang Diberi Tugas Tambahan.
Prestasi Kerja yang dimaksud adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap guru dan/atau guru yang diberi tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah PNS pada suatu satuan pendidikan sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
Sedangkan Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS guru dan/atau guru yang diberi tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah untuk kurun waktu satu tahun.

Penilaian prestasi kerja PNS yang dikenal dengan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (DP3) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS telah dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
Tujuannya adalah untuk membangun aparatur sipil negara yang berkualitas, profesional, netral, memiliki integritas, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik, perlu disusun Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai acuan untuk menjamin objektivitas pembinaan guru berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Dalam ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011 tersebut, parameter mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja khusus untuk guru perlu disesuaikan agar relevan pada hakikat tugas guru baik utama maupun penunjang yang relevan.

Pejabat Penilai dan Aspek Penilaian
Penilaian prestasi kerja pegawai bagi guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan dilakukan akhir Desember tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya.
1. Pejabat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bagi Guru
Pejabat penilai prestasi kerja pegawai guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 sebagai berikut.
2. Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai bagi Kepala Sekolah/Madrasah
Pejabat penilai prestasi kerja pegawai kepala sekolah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2 sebagai berikut.
3. Unsur yang Dinilai

Lingkup penilaian prestasi kerja mencakup dua unsur, yaitu: Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen).
Penilaian terhadap SKP yaitu penilaian yang dilaksanakan terhadap seluruh tugas jabatan dan target yang harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan pekerjaan dalam tahun yang berjalan. Penilaian tersebut didasarkan kepada ukuran tingkat capaian SKP yang dinilai dari aspek: kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Target SKP guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat fungsional tertentu, adalah angka kredit yang harus dicapai untuk tahun yang berjalan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan. Mengingat kenaikan jabatan/pangkat didasarkan pada perolehan angka kredit, maka harus ditetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun di dalam SKP-nya. Penentuan angka kredit tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
b. Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen).
Penilaian perilaku kerja yaitu penilaian terhadap perilaku kerja guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan dalam melaksanakan tugasnya di sekolah/madrasah. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama. Unsur perilaku kerja yang dinilai harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
Sehingga nilai prestasi kerja mencakup dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen) dan Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen)

Tata Cara Penyusunan SKP
1. Setiap guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan diwajibkan menyusun SKP. Penyusunan SKP harus berdasarkan tugas pokok jabatan dengan mempertimbangkan RKT sekolah yang merupakan tindak lanjut dari visi dan misi sekolah, hasil EDS, tugas pokok yang bersangkutan sebagai guru dan tugas tambahannya sebagai kepala sekolah/madrasah, serta program tahunannya.
Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penyusunan SKP adalah sebagai berikut.
a. Jelas
Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.
b. Dapat diukur
Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain, maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain.
c. Relevan
Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing.
d. Dapat Dicapai
Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan.
e. Memiliki Target Waktu
Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya.
2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan, angka kredit dan target yang meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya, yang harus dicapai dalam satu tahun yang kegiatannya bersifat nyata dan dapat diukur. Penentuan angka kredit dalam SKP menggunakan asumsi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara normatif yang harus dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun. Oleh karena itu, target angka kredit dalam satu tahun adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal yang akan dicapai dibagi 4 (empat).
3. SKP yang telah disusun harus dinegosiasikan dan disetujui oleh pejabat penilai, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pejabat Penilai dan guru yang dinilai).
4. Jika SKP yang telah disusun tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan hasilnya bersifat final.
5. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal bulan Januari.
6. Apabila terjadi perpindahan tempat tugas guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan setelah bulan Januari maka yang bersangkutan menyusun SKP pada awal bulan di tempat yang baru sesuai dengan surat perintah/surat keputusan melaksanakan tugas, dengan terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh atasan langsung di tempat tugas yang lama.
7. Apabila terjadi mutasi/perpindahan satminkal/tempat tugas setelah bulan Januari tahun berjalan, maka guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan yang bersangkutan wajib menyusun SKP pada satminkal lama dan satminkal baru. Pada akhir tahun yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP tempat tugas lama ditambah penilaian SKP tempat tugas baru, lalu hasilnya dibagi 2 (dua). Pejabat penilai pada tempat tugas lama harus melakukan penilaian SKP dan perilaku kerja sampai dengan yang bersangkutan ditetapkan Keputusan mutasinya. Sedangkan penentuan rentang waktu penetapan target SKP pada tempat tugas baru dilakukan sesuai surat pernyataan perintah melaksanakan tugas pada tempat tugas baru,
8. Guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

SILAKAN DOWNLOAD FILE DI BAWAH INI !

TABEL ANGKA KREDIT .zip Downloads: 0, Size: 457 KB

LAMPIRAN CATATAN FAKTA PER KOMPETENSI PKG 2016.zip Downloads: 0, Size: 205 KB


INSTRUMEN PK GURU KHUSUS GOL 2 PERMENEGPAN 16_2009 REV 2016.xlsx Downloads: 0, Size: 115 KB

INSTRUMEN PK GURU GOL 3 & 4 PERMENEGPAN RB_16_2009 REV.2016.xlsx Downloads: 0, Size: 116 KB










Selasa, 13 September 2016

BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 TAHUN 2016 DI SEKOLAH DASAR

          
Untuk meningkatkan kesinambungan pemahaman dan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah dasar, Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar melanjutkan program pendampingan. Kegiatan pendampingan dimaksudkan sebagai proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diberikan Pengawas sekolah kepada seluruh pemangku kepentingan di SD sasaran yang melaksanakan Kurikulum 2013. Program pendampingan ini dilakukan sebagai penguatan dalam memahami konsep Kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan kurikulum tersebut di sekolah.
          Pelaksanaan Pendampingan terlebih dahulu dilakukan ToT Pendampingan tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Tim pendampingan yang telah mengikuti ToT Pendampingan Kurikulum 2013 akan melaksanakan Pendampingan di Sekolah Inti di wilayah Kabupaten/Kota setempat. 
             Agar pelaksanaan pendampingan ditingkat Kelompok Sekolah dapat berhasil sesuai dengan tujuan Pendampingan maka perlu didukung oleh bantuan Pemerintah dalam bentuk pembiayaan pendampingan ditingkat Kelompok Sekolah.
             Pada tahun pelajaran 2016 - 2017, terdapat 37.034 SD  Sekolah Dasar pelaksana Kurikulum 2013 atau sejumlah 25% dari jumlah Sekolah Dasar seluruh Indonesia dari jumlah tersebut Sekolah yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah kurang lebih 10% yaitu 3.700 SD (Sekolah Inti pelaksanaan Pendampingan) yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
Pengertian :

1.     Pendampingan pelaksanaan Kurikulum adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum yang diberikan kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/kejuruan sesuai kurikulum yang berlaku
2.     Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 adalah bantuan yang diberikan pemerintah yang digunakan untuk menyelenggarakan pendampingan di Sekolah Inti tentang Implementasi Kurikulum 2013 yang bersumber dari dana APBN.
3.    Pendamping akan melakukan pendampingan di Sekolah Inti (IN) yaitu pertemuan yang diikuti oleh anggota kelompok sekolah inti pelaksana kurikulum 2013 di wilayah sekitarnya (misal : 10 SD = 1 Sekolah Inti + 9 Sekolah lain). Peserta pendampingan (IN) dapat terdiri dari unsur kepala sekolah, guru kelas 1 dan 4, guru agama, dan guru PJOK.  IN  dilakukan maksimum sebanyak 3 kali.
4.     Tahap selanjutnya adalah pendampingan di lokasi pembelajaran (sekolah sasaran) yang disebut ON. ON dilakukan maksimum sebanyak 6 kali.

 SILAKAN DOWNLOAD FILE DI BAWAH INI !

FILE DIKOMPRES  YANG TERDIRI ATAS :
       
1.    KURIKULUM 2013 KLAS I-IV TERPADU (2006+2013)  REV PONOROGO
2.    2a. INSTRUMEN PENELAAHAN KTSP DOKUMEN 1 (KTSP-2013)
3.    2b. INSTRUMEN PENELAAHAN KTSP DOKUMEN 1 (KTSP-2006)
4.    INSTRUMEN ANALISIS- PENELAAHAN KTSP DOKUMEN 2 SILABUS
5.    INSTRUMEN ANALISIS- PENELAAHAN KTSP DOKUMEN 2 RPP
6.    SK TIM REVIEW KTSP SD
7.    BERITA ACARA REVIEW KTSP SD
8.    DAFTAR HADIR TIM REVIEW KTSP SD
9.    RAPOR K13 REV FINAL PONOROGO SEPT 2016
10.    BUKU INDUK K-13 REV PONOROGO SEPT 2016
11.    LK 2.2 e TELAAH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
12.    LK 2.3.a FORMAT PENGAMATAN PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN
13.    LK 2.3.b REVIEW HASIL PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN
14.    CLUSTER PENDAPINGAN K 13 BESERTA PEMBAGIAN RPP BHS JAWA



KI DAN KD KURILUM 2013 REVISI TAHUN 2016 SILAKAN DOWNLOAD DI SINI !

LAMPIRAN PERGUB JATIM NO 19 TAHUN 2014 TENTANG KURKULUM BHS JAWA K-13

SK DAN KD KTSP 2006 SILAKAN DOWNLOAD DI SINI !

PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN 1 KTSP 2006 BNSP

PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN 1 KTSP KUR 2013 
 

  
CONTOH DOKUMEN 1 KURIKUKULUM 2013 ( KELAS 1-6) 

  





 

Minggu, 04 September 2016

Solid Converter PDF 7.0 build 830



Berbagi Ilmu Itu Indah

Solid Converter PDF 7.0 build 830

Mau nyusun RPP dengan pedoman buku guru pada kurikulum 2013 anda mungkin menemui kesulitan karena file buku guru berextensi .pdf . Tentunya anda lebih mudah jika file berextensi ms. office word. Software Solid Converter PDF 7.0 build 830 inilah solusinya. Anda dapat mengedit, mengopy tex, paragraf, tabel, gambar dsb dengan mudah.

  

       Solid Converter PDF merupakan software yang fungsinya mengkonversi file pdf menjadi file word,excel,ppt,text,html demikian juga sebaliknya dari file word,excel,ppt menjadi file pdf dengan sangat mudah dan praktis.
Software ini sangat bermanfaat terutama bagi anda para guru yang ingin mengedit artikel atau bahan ajar yang dalam format pdf atau para pelajar yang sedang mendapatkan tugas dari sekolah, kuliah atau  dunia pendidikan lainnya dan mengharuskan menggunakan format PDF, dengan demikian anda harus menggunakan software konversi yang bisa merubah file word menjadi file pdf.
      

Senin, 15 Agustus 2016

RENCANA KERJA TAHUNAN TAMAN KANAK-KANAK TAHUN PELAJARAN 2016-2017

                Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

              Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia.
Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Inovasi pendidikan terus menerus dilakukan agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai dengan zamannya. Dalam era globalisasi, tantangan yang dihadapi oleh sitem pendidikan meliputi persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerataan, kualitas lulusan, relevansi dan efesiensi pendidikan. Keberhasilan pendidikan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut akan sangat menentukan kemampuan generasi mendatang untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih maju.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom, telah memuat secara tegas kewenangan-kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Mengingat pentingnya peningkatan kualitas pendidikan secara sistematis serta kebijakan otonomi pendidikan, maka setiap stakeholders di sekolah dituntut untuk selalu membuat perubahan dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan memalui perbaikan (inovasi) penyelenggaraan pendidikan.
            Untuk terlaksananya inovasi dalam bidang pendidikan tersebut di atas, diperlukan suatu upaya yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Salah satu penunjang inovasi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana termasuk adanya upaya pengembangan peningkatan potensi sumber daya manusia yang pada akhirnya diharapkan daya guna dan hasil guna proses belajar mengajar, pengalaman dan pemanpaatan ilmu yang diperoleh dapat lebih ditingkatkan.
Rencana Kerja Tahunan Lembaga TK/RA  merupakan sebuah proses perencanaan atas semua hal untuk mencapai tujuan pendidikan dalam jangka waktu 4 tahun. Dengan tujuan ini lembaga TK/RA  dapat disesuaikan dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi TK/RA dan kebutuhan peserta didik. RKT (Rencana Kerja Jangka Menengah) disusun sebagai pedoman kerja pengembangan TK/RA, sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya yang ada.
             Dewasa ini kompetisi pendidikan berlangsung sangat ketat dan tajam hampir tiada batas. Lembaga TK/RA  yang tidak mampu bersaing secara fair dan terbuka akan tertinggal terseleksi oleh keadaan. Oleh karena itu TK  perlu mengembangkan dan meningkatkan secara terus menerus dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya.
             Menghadapi kondisi tersebut TK  perlu mempersiapkan diri secara mantap dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT ) bertujuan untuk tercapainya pelayanan pendidikan yang maksimal terhadap peserta didik  dan tercapainya pendidikan nasional secara umum.

Silakan download File ini !
RENCANA KERJA TAHUNAN TAMAN KANAK-KANAK TAHUN PELAJARAN 2016-2017

Rabu, 10 Agustus 2016

Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

                                                Baca Panduan Penyusunan  KTSP  di sini !

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.
1.    Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 
2.    Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
3.    Kelompok mata pelajaran  ilmu pengetahuan dan teknologi
4.    Kelompok mata pelajaran estetika
5.    Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan
Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7.
Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

1.  Mata pelajaran
       Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam SI.

2.  Muatan Lokal
       Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satua tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

3.  Kegiatan Pengembangan Diri
       Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan kepramukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja.

Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.
Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.


4.  Pengaturan Beban Belajar
a. Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB /SMK/MAK kategori standar.
Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.
Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.
b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan  alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi.

c.    Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% -  60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
d.    Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.
e.    Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem satuan kredit semester (sks)  mengikuti aturan sebagai berikut.
    Satu sks pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.  
    Satu sks pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan 25 menit kegiatan mandiri tidak terstruktur.  


5.  Ketuntasan Belajar
       Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

6.  Kenaikan Kelas dan Kelulusan
       Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait.
Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
a.  menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
c.    lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d.  lulus Ujian Nasional. 

7.  Penjurusan
       Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait.

8.  Pendidikan Kecakapan Hidup
a.    Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
b.    Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.
c.    Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.

9.  Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global
a.    Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam  aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
b.    Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
c.    Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.
d.    Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................    i
REKOMENDASI .......................................................................    ii
LEMBAR PENGESAHAN..........................................................   iii
KATA PENGANTAR....................................................................  iv
TIM PENYUSUN KURIKULUM 2013   ...................................    v   
DAFTAR ISI.................................................................................. vi
 
BAB I PENDAHULUAN.................................................................   
A.    Latar Belakang........................................................................   
B.    Landasan    
C.    Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013.................................
D.    Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013................................

BAB II TUJUAN............................................................................    
A.    Tujuan Pendidikan Dasar......................................................... 
B.    Visi Sekolah.............................................................................
C.    Misi Sekolah............................................................................
D.    Tujuan Sekolah........................................................................

BAB III STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM.................. 
A.    Struktur Kurikulum................................................................
B.    Muatan Kurikulum ................................................................ 
    1.    Mata Pelajaran  ......................................................................
    2.    Muatan Lokal ...............................................................
    3.    Pengembangan Diri................................................................
    4.    Pengaturan  Beban Belajar    .................................................
    5.    Ketuntasan Belajar    .............................................................
    6.    Kenaikan Kelas dan Kelulusan   ........................................... 
    7.    Pendidikan Kecakapan Hidup  ..............................................
    8.    Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global   ..............

BAB IV KALENDER PENDIDIKAN   .........................................

BAB V PENUTUP     .................................................................






LAMPIRAN
1. SK-KD MAPEL
2. SK-KD MUATAN LOKAL

SEKAT

3. SK TIM REVIEW/PENGEMBANG
4. DAFTAR HADIR PELAKSANAAN REVIEW
5. INSTRUMEN ANALISIS HASIL REVIEW

Jumat, 05 Agustus 2016

BEBAN KERJA GURU TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Tahun pelajaran baru 2016/2017 bagi sekolah-sekolah khususnya guru merupakan semangat baru untuk menyusun pembagian tugas yang adil dan valid agar dapat memenuhi syarat mendapat tunjangan profesi.

Mengingat kembali apa yang seharus menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman guru di lapangan. Persoalan tugas dan tanggung jawab bukan hanya sekedar menggugurkan jam wajib tatap muka/mengajar di muka kelas untuk mendapatkan tunjangan profesi. Ada tanggung jawab profesi dan tanggung jawab moral yang lebih besar.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 35 ayat (2) ditegaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Aturan tersebut kemudian dijabarkan dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 74/2008 tentang Guru,  dalam Pasal 52, ayat (2)  dinyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pada ayat (3) dikemukakan bahwa pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empatpuluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.
Pemaknaan dari peraturan di atas adalah ketika seorang guru tidak cukup jam tatap muka di sekolah induknya maka dengan persetujuan dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan dapat mengajar di sekolah lain untuk mencukupi jamnya.

Jika guru yang memaknai ketika jam tatap muka telah mencukupi minimal 24 jam tatap muka/ jam mengajar seakan-akan yang bersangkutan telah terlepas dari tugas-tugas pokok lainnya di sekolah..
Persepsi yang salah tersebut harus kita ubah, karena dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah  Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru  Pasal 52 ayat (2) dinyatakan bahwa istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.
Standard Pelayanan Minimal bidang pendidikan,  dalam Permendiknas RI nomor 15  Tahun 2005 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dalam pasal 2  ayat (2) point b.butir 5 dinyatakan bahwa salah satu bentuk pelayanaan minimal di tingkat satuan pendidikan adalah “ setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan”.

Bila dirata-ratakan 37, 5 jam /minggu dibagi 6 hari kerja maka dalam setiap hari sekitar 6,5 jam kerja yang harus terpenuhi. Sehingga apabila seorang guru hadir setiap harinya di sekolah pukul 07.00 maka paling cepat pukul 13.00 dia baru dapat pulang. Apabila kehadiran guru di sekolah hanya berdasarkan jadwal mengajar atau sekedar memenuhi 24 jam mengajar jelas standar minimal tersebut tidak tercapai.  Di jenjang SD, 1 jam pelajaran = 35 menit, di SMP 1 jam pelajaran = 40 menit.
Jika dikonversi maka 24 jam pelajaran/minggu di SD hanya setara dengan 14 jam kerja/minggu (24 x 35 : 60) atau kalau dirata-ratakan hanya 2, 3 jam/hari kerja. Sedangkan di SMP untuk 24 jam/minggu hanya setara 16 jam kerja. Dengan demikian, apabila seorang guru hanya hadir dengan orientasi memenuhi jam mengajar minimalnya maka Standar Pelayanan Minimal, yang sebagaimana diharapkan dalam Permendiknas RI nomor 15 /2005 tidak dapat terpenuhi.

Kedisiplinan kehadiran PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dalam Pasal 3 angka 11 PP tersebut dinyatakan PNS wajib “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”. Penjelasan PP no 53 tahun 2010 pasal 3 angka 11 adalah yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Dengan sanksi teringan bila tidak hadir 5 hari kerja diberi teguran lisan dan sanksi terberat tidak masuk > 45 hari diberhentikan dengan tidak hormat.

Uraian di atas, secara dapatlah dinyatakan bahwa ketika seorang guru telah menerima tunjangan sertifikasi dan memenuhi jam tatap muka minimalnya 24 jam tidak berarti guru tersebut terbebas dari tanggung jawab dan tugas-tugas lainnya di sekolah. Selain menerima tunjangan profesi yang bersangkutan juga menerima gaji haknya sebagai PNS sesuai golongan dan kepangkatannya seperti pegawai-pegawai negeri sipil di instansi lain, sehingga guru PNS juga terikat dengan kewajiban kehadiran di tempat tugas dan aturan-aturan disiplin kepegawaian lainnnya yang berlaku. Untuk hal di atas pihak dinas pendidikan kabupaten selaku pengelola sertifikasi di daerah pun  lewat pengawas sekolah perlu melakukan monitoring dan objektif terkait dengan pemberian tunjangan profesi. Kelayakan tidak sekedar cukup-tidak cukup 24 jam, dinilai secara administratif di atas meja berdasarkan Surat Keputusan Pembagian Beban Kerja yang dibuat oleh kepala sekolah. Perlu pemberdayaan pengawas sekolah untuk melakukan verifikasi di lapangan.

Kini, saatnyalah para guru untuk kembali berbenah melihat dan memperbaiki visi dan paradigma. Tidak sekedar menjadi guru yang memenuhi tuntutan dan target ketuntasan kurikulum,  menjadi guru yang hanya menjadi media belajar buat siswa,  atau guru yang hadir ke sekolah untuk sekedar menggugurkan kewajiban jam mengajar. Saatnya untuk berubah menjadi guru inspiratif. Guru yang kehadiran mampu memberi semangat, warna dan makna bagi siswa, bagi sesama rekan kerja, dan bagi lingkungannya.

CONTOH BEBAN KERJA GURU SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 SILAKAN DOWNLOAD DENGAN KLIK  INI  !


CONTOH SK BEBAN KERJA GURU TK TH PELAJARAN  2016-2017

Contoh SK Beban Kerja GR SD SMT 1 2016-2017 Kur 2013

Contoh SK Beban-Kerja GR SD SMT-1-2016-2017 KTSP 2006

Contoh SK Beban-Kerja GR SD SMT-1-2016-2017 KTSP+2013



Selasa, 02 Agustus 2016

PENGAJUAN PAK UNTUK KENAIKAN PANGKAT/GOL 1 APRIL 2017

RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UTAMA
1.    Jabatan fungsional guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, 

       lanjutan, dan sekolah khusus.
2.    Jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi: guru kelas; guru mata pelajaran; dan guru bimbingan dan 

       konseling/konselor.
3.    Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang 

       pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4.    Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

       pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan 
       dengan fungsi sekolah/madrasah.
5.    Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam 

       tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Beban kerja guru bimbingan
       dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik dalam 

       1 (satu) tahun.

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:

1.    Pendidikan, meliputi: (1) pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan (2) pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi.
2.    Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi: (1) melaksanakan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; (2) melaksanakan proses bimbingan, bagi guru bimbingan dan konseling; dan (3) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
3.    Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi: (1) pengembangan diri: (a) diklat fungsional; dan (b) kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru; (2) publikasi Ilmiah: (a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan (b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru; (3) karya Inovatif: (a) menemukan teknologi tepat guna; (b) menemukan/menciptakan karya seni; (c)
membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan (d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;
4.    Penunjang tugas guru, meliputi: (1) memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya; (2) memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan (3) melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, antara lain : (a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya; (b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan; (c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau (d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.

RINCIAN TUGAS GURU KELAS

1.    Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
2.    Menyusun silabus pembelajaran;
3.    Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
4.    Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5.    Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
6.    Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
7.    Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
8     Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan denga    memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
9.    Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
10.  Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
11.  Membimbing guru pemula dalam program induksi;
12.  Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
13.  Melaksanakan pengembangan diri;
14.  Melaksanakan publikasi ilmiah; dan
15.  Membuat karya inovatif.
 

RINCIAN TUGAS GURU MAPEL
1.    Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
2.    Menyusun silabus pembelajaran;
3.    Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
4.    Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5.    Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
6.    Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;
7.    Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
8.    Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
9.    Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
10.   Membimbing guru pemula dalam program induksi;
11.   Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
12.   Melaksanakan pengembangan diri;
13.   Melaksanakan publikasi ilmiah; dan
14.   Membuat karya inovatif.



Pengusulan PAK yang masa penilaian sebelum 31 Desember 2012 menggunankan aturan lama sesuai Kepmenpan 84/1993 , Sedang masa penilaian 1 Januari 2013 sampai dengan sekarang menggunakan aturan baru sesuai PermenegPAN RB No 16 tahun 2009


SUPRIJONO 
PENGAWAS TK/SD KEC. MLARAK . PONOROGO


BEBERAPA FILE YANG DIPERLUKAN SILAKAN DOWNLOAD DI BAWAH INI !
1.   DUPAK LAMA  
2.   DUPAK BARU
3.   TABEL DAN ATURAN ANGKA KREDIT LAMA
4.   TABEL ANGKA KREDIT BARU
5.   a. INSTRUMEN PK GURU PERMENEGPAN RB 16/2009 GOL 3-4
      b. INSTRUMEN PK GURU PERMENEGPAN RB 16/2009 GOL 2
6.   INSTRUMEN PKKS PERMENEGPAN RB 16/2009
7.   SK PBM, ANALISIS DAN PROGRAM PERBAIKAN PENGAYAAN
8.   PENGANTAR DUPAK
9.   INSTRUMEN PEMERIKSAAN BUKTI FISIK GURU
10. REKOMENDASI PENGAWAS
11. LABEL STOP MAP


Jumat, 29 Juli 2016

PENELAAHAN KURIKULUM TINGKAT SEKOLAH DASAR

 A.    Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.
        Dalam rangka melaksanakan perundangan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi delapan standar, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan. Pasal 17 (ayat 2) PP tersebut menyatakan bahwa “ Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk TK,SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. Sejak keluarnya  PP. No. 19 Tahun 2005 secara resmi  penyusunan kurikulum menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah), dengan demikian tidak lagi dikenal istilah kurikulum nasional yang dulu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

B.    TujuanPenyusunan Panduan Penelaahan Kurikulum Sekolah (KTSP) bertujuan untuk memberikan masukan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas mereka mengendalikan mutu kurikulum yang disusun  oleh satuan pendidikan sebelum disahkan.

C.    Ruang Lingkup
Instrumen penelaahan kurikulum sekolah (KTSP) ini disusun dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, terutama standar isi, SKL, standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian serta panduan penyusunan KTSP dari BSNP.

D.    Sasaran Pengguna
Panduan penelaahan Kurikulum Sekolah (KTSP) ini ditujukan bagi Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota  serta Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah agar memiliki persepsi yang sama dalam menelaah kurikulum sekolah.

CONTOH DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013 UNTUK SDN MLARAK, BAJANG 1 DAN SIWALAN 1 rev


UNTUK SDN GONTOR, SDN 1 BAJANG, SDN MLARAK DAN SISWALAN SILAKAN DOWNLOAD INI  !
KI DAN KD K.13 EDISI REVISI 2016

SILABUS TEMATIK K-13 REV 2016

SK DAN KD KTSP 2006

ALUR REVIEW DOKUMEN 1 KTSP
  1. PEMBENTUKAN TIM PENELAAH/PENGEMBANG DI SD
  2. RAPAT PENELAAHAN DAN PENGEMBAGAN KUR.- PENGISIAN INSTRUMEN ANALISIS/PENELAAHAN DOKUMEN 1 (MEMBUAT BERITA ACARA)
  3. MENYUSUN DRAF
  4. DISAHKAN TIM 
  5. MEMBUAT (MENCETAK) DOKUMEN 1 JADI
  6. VERIFIKASI
  7. PENGESAHAN
  8. DIKEMBALIKAN KE SEKOLAH
  9. DIJILID WARNA HIJAU MUDA
  10. DIGUNAKAN DI SEKOLAH


INI CONTOH INSTRUMEN YANG TELAH DIISI HASIL REVIEW TIM DAN PENGAWAS TK/SD !



SILAKAN DOWNLOAD FILE-FILE DI BAWAH INI !

KALENDER PENDIDIKAN 2016-2017. EXCEL REV
1. SK TIM REVIEW KTSP SD.rev
2. INSTRUMEN ANALISIS-REVIEW DOKUMEN 1 KTSP SD
3. INSTRUMEN ANALISIS-REVIEW DOKUMEN 2 KTSP (SILABUS) SD
4. INSTRUMEN ANALISIS-REVIEW DOKUMEN 2 KTSP (RPP) SD
5. BERITA ACARA REVIEW KTSP SD rev
6. DAFTAR HADIR TIM REVIEW KTSP SD.rev
7. COVER KTSP SD.rev
8. LEMBAR VALIDASI DAN REKOMENDASI KTSP SD.rev
9. LEMBAR PEMBERLAKUAN PENGESAHAN KTSP SD.tev
10. TIM PENGEMBANG-PENELAAH KTSP SD.rev
KALENDER PENDIDIKAN 2016/2017 MS. WORD REV.

LAIN LAIN

CONTOH DOKUMEN 1 KTSP rev

CONTOH RKTS VERSI 1
CONTOH RKTS VERSI 2
CONTOH RKJM
CONTOH RENCANA KERJA KEPALA SEKOLAH
CONTOH FORMAT PEMETAAN KD DAN PENGHITUNGAN KKM rev
CONTOH PERATURAN AKADEMIK 



UNTUK KURIKULUM 2006 SILAKAN DOWLOAD INI !

SK DAN KD KURIKULUM 2006 (KTSP 2006)

Test Footer 2

Label 6

Label 4

Blue Choclote

Pink Rolls Choclate

label 7

Blogger news